Berita Terbaru soal Penderita Gangguan Jiwa Boleh Menyoblos
jpnn.com, PONTIANAK - Sebanyak 87 pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) kota Singkawang, Kalbar, dipastikan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.
Di Kalbar ada dua RSJ. Yaitu RSJ Kota Pontianak dan RSJ Kota Singkawang. "KPU Kota Pontianak dan Kota Singkawang telah melakukan koordinasi,” ungkap Ketua KPU Kalbar Ramdan seperti diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).
Namun baru data dari RSJ Kota Singkawang yang didapat. Sedangkan RSJ Kota Pontianak masih dilakukan pendataan.
"Terkait 87 orang yang tidak dapat mengikuti Pilkada merupakan surat dikeluarkan RSJ Singkawang. Atas rekomendasi mereka dianggap tidak dapat mencoblos saat pemilu nanti," jelasnya.
Undang-Undang Pemilu sebenarnya menyebutkan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Asalkan bukan TNI dan Polri, warga negera tak dicabut hak politiknya.
Dengan kata lain, penyandang disabilitas dan penderita gangguan jiwa juga memiliki hak suara. Namun untuk ODGJ mutlak ditetapkan atas rekomendasi RSJ.
“Penetapan dari mereka yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas merupakan kewenangan dari masing-masing RSJ, termasuk kategori siapa saja yang berhak mencoblos saat Pemilu 2019,” tuturnya.
Bahwa sesuai UU Pemilu, penderita gangguan jiwa yang diperkenankan mencoblos harus disertai surat keterangan dokter pihak RSJ.
Ketentuan mengenai penderita gangguan jiwa alias sakit jiwa boleh menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019, sempat menjadi polemik.
- Korban Erupsi Gunung Lewotobi Tetap Bisa Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
- AKBP Fahrian Tekankan Jajaran Polres Inhu Jaga Kedamaian Pilkada dengan Maksimal
- Polresta Pekanbaru Ajak Warga Gunakan Hak Pilih dan Jaga Ketertiban Jelang Pilkada
- Ketua MPR Bamsoet Berkemeja Pink Saat Mencoblos di TPS 12 Purbalingga, Begini Harapannya
- Wakil Ketua MPR: Satu Suara Warga Sangat Penting Bagi Penentuan Arah Kebijakan Negara
- Komnas HAM Minta Warga Gunakan Hak Pilih Pemilu Secara Kritis