Berkampanye di Tangerang, Anies Ungkit Kendala Pemprov DKI Lepas Saham Pabrik Miras
jpnn.com, TANGERANG - Calon presiden nomor urut 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan kembali berbicara soal kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepas kepemilikan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengungkit soal saham pemda di pabrik miras tersebut saat berkampanye di Lapangan Pinang WH, Tangerang, Banten, pada Minggu (21/1/2024).
Anies menuturkan saat dirinya masih menjabat gubernur pernah berencana melepas saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Namun, rencana itu terhambat oleh DPRD DKI.
“Uangnya Rp 1 triliun di situ (PT Delta Djakarta, red). Nah, jadi, saya bilang ini uang diambil saja, dipakai buat bikin sekolah, bikin RS, bikin panti yatim, bikin rumah lansia, tetapi diblok karena ketua DPRD-nya bukan bagian dari koalisi kita,” kata Anies di depan para pendukungnya.
Pihak yang dimaksud Anies ialah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Anies, sebuah keputusan pemda tak akan bisa terlaksana bila eksekutif dan legislatifnya tak sejalan.
Memang Anies saat menjadi gubernur DKI memang tidak disokong koalisi parpol yang mendominasi DPRD.
“Akhirnya semua (persyaratan) sudah bisa dipenuhi kecuali persetujuan DPRD. Tanpa persetujuan DPRD, (saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta, red) tidak bisa dijual,” ucap capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu.
Oleh karena itu, Anies punya dua harapan sekaligus, yakni memenangi Pilpres 2024 dan mengantar partai politik pengusungnya meraih mayoritas kursi DPR hasil Pileg 2024.
Anies Baswedan mengungkit kesulitannya merealisasikan rencananya melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta yang memproduksi bir.
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Nihayatul Wafiroh: Kesehatan Mental dan Spritual Penting Sebagai Fondasi Kehidupan
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri