Berkas Sudah P21, Novanto Siap Diadili

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka dugaan kasus e-KTP Setya Novanto baru saja menandatangani berkas penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dinyatakan lengkap (P21) untuk dilimpahkan ke penuntutan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK akan membuat surat dakwaan untuk membawa ketua umum Golkar itu ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Jadi hanya P21, sama penyidik diserahkan ke penuntut umum saja. Nanti penuntut umum akan pelajari berkasnya," ujar Maqdir Ismail selaku pengacara bagi Novanto di KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/12).
Karena itu Maqdir menunggu kapan JPU KPK akan membawa Setnov -panggilan akrab Novanto- ke pengadilan. Namun, pengacara senior itu mengharapkan jaksa KPK tak terburu-buru dalam membuat surat dakwaan.
Meski demikian, Maqdir memastikan Novanto sudah siap menjalani persidangan. "Enggak ada masalah, beliau (Novanto, red) sudah siap," sebut Maqdir.
Sementara kuasa hukum Novanto yang lain, Fredrich Yunadi mengatakan, kliennya tidak bisa menolak untuk menandatangani rampungnya berkas penyidikan untuk dilimpahkan penyidik ke penuntut umum KPK. Sebab, tersangka di KPK memang tak berdaya.
"Bagaimana bisa keberatan yang punya kuasa siapa, kami harus tahu dong. Kami tak berdaya di sini," tegas dia.
Fredrich pun mengeluhkan sikap KPK yang menurutnya kurang adil terhadap Novanto. Menurutnya, KPK memperlakukan Novanto secara tak manusiawi.
"Beliau sudah ditahan 20 hari, anaknya saja enggak boleh ketemu. Coba apakah itu manusiawi? Itu sudah melanggar, mereka enggak peduli," pungkasnya.(dna/ce1/JPC)
Tersangka dugaan kasus e-KTP Setya Novanto baru saja menandatangani berkas penyidikan di KPK yang sudah dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan ke penuntutan.
Redaktur & Reporter : Antoni
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan