Bernuansa Politik, PGRI Tolak Bantuan Gubernur

KENDARI - Sikap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Muna, yang menolak bantuan Gubernur Sultra sebesar Rp 50 Juta dengan alasan tidak tidak mau terintervensi di Pilgub nanti mendapat apresiasi positif dari Partai Demokrat Sultra. Bagi Demokrat, langkah PGRI Muna itu menunjukan bahwa organisasi para guru tersebut tidak ingin terlibat, melibatkan diri dan dikait-kaitkan dengan urusan politik praktis, apalagi menjelang Pilgub ini.

   

"Saya kira ini bagus buat demokrasi. Benar bahwa bantuan itu berasal dari Gubernur Sultra, bukan calon gubernur ataupun ketua partai, tapi mengingat tahun ini adalah tahun politik, maka bantuan semacam itu bisa ditafsirkan sebagai upaya menggiring PGRI ke wilayah politik," kata Ketua PD Sultra, Muh Endang, kemarin. Kata Endang, langkah pengembalian itu juga bagian dari independensi PGRI yang tidak ingin disangkut pautkan dengan kegiatan politik praktis.

   

"Kita semua tahu bahwa tahun ini Pilgub digelar, jadi saya pikir wajar bila PGRI Muna mengambil sikap tegas seperti itu. Mereka mungkin ingin menunjukan bahwa lembaga para guru tersebut, tidak mau dikait-kaitkan dengan kekuatan politik tertentu di Pilgub nanti. Ini adalah sikap yang baik, meski saya yakin sulit diikuti organisasi-organisai kemasyarakatan lainnya, apalagi memang bantuan itu adalah dari pemerintah dalam hal ini gubernur," kata Wakil Ketua DPRD Sultra itu.

   

Menurut Endang, kalau kemudian ada anggapan bahwa penolakan PGRI Muna itu karena mereka sudah "berafiliasi" juga dengan figur atau organisasi politik lain yang berbeda dengan Gubernur Sultra, maka nanti akan kelihatan dikemudian hari dan publik pasti akan memberi hukuman sosialnya. Tapi ia berharap agar penolakan itu benar-benar karena independesi PGRI.