Bersama KIH Dukung Perppu Pilkada, Demokrat dan PAN Balik Berkhianat?

jpnn.com - JAKARTA – Partai Demokrat merasa dikhianati partai Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, koalisi partai ’’oposisi’’ itu menafikan kesepakatan yang sudah terjalin. Yakni, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung. Kini, Demokrat mendekat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai upaya untuk meloloskan perppu tersebut.

’’Mereka sudah tanda tangan untuk mendukung perppu (pilkada langsung). Sekarang katanya bukan menolak perppu, tapi memperjuangkan pilkada lewat DPRD. Itu kan sama saja,’’ kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR Jumat (5/12).

Kekecewaan Demokrat terhadap KMP sebenarnya sudah diluapkan saat penutupan Munas Golkar di Bali. Rencananya, Partai Demokrat dan seluruh anggota KMP menghadiri pengumuman terpilihnya kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Namun, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya membatalkan kehadiran itu. ’’Kanada musibah. Musibahnya ya perppu itu. Kami diinstruksi kembali ke Jakarta,’’ ujarnya.

Mantan menteri koperasi dan UKM itu mengatakan, pelanggaran kesepakatan tersebut membuka peluang Demokrat bergabung dengan KIH. Dia mengaku ada kesamaan pandangan dalam melihat Perppu Pilkada Langsung, yakni pemilihan kepala daerah harus langsung oleh rakyat.

Meski mengaku partainya sakit hati, Syarief tetap membuka komunikasi dengan partai KMP, termasuk Golkar dan partai-partai lain. Namun, jika komunikasi itu terhambat, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan KIH. Syarief bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan KIH.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, pihaknya menghormati kesepakatan antara Demokrat dan KMP terkait Perppu Pilkada Langsung. Sebab, perppu disusun presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah merespons keinginan mayoritas masyarakat. Pihaknya juga akan terus berkomunikasi dengan Golkar dan KMP agar kembali mendukung perppu. ’’Politik kan dinamis. Kami akan kembali menjalin komunikasi,’’ ujarnya.

PAN merupakan satu-satunya partai KMP yang tidak datang saat Munas Golkar di Bali. Kabarnya, perwakilan PAN tidak datang lantaran diminta ketua umumnya untuk balik ke Jakarta setelah Golkar mengumumkan salah satu hasil munas yang akan memperjuangkan pilkada melalui DPRD. ’’Kami tidak datang karena ketua umum sedang umrah,’’ kelit Tjatur.

Jika Demokrat dan PAN benar-benar bergabung, kekuatan pendukung Perppu Pilkada Langsung akan sangat dominan di DPR, dan dipastikan unggul jika harus ada voting. Bersama KIH yang memang sejak awal berusaha mempertahankan mekanisme pilkada langsung, kekuatan pendukung di parlemen menjadi 356 anggota. Sedangkan KMP yang mendukung pilkada melalui DPRD hanya akan mengantongi dukungan 204 orang.