Bersama KIH Dukung Perppu Pilkada, Demokrat dan PAN Balik Berkhianat?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa penolakan Perppu Pilkada Langsung bukan keputusan DPP Partai Golkar, namun wacana yang berkembang di dalam munas. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada DPP. Namun, menurut dia, DPP Golkar harus mematuhi rekomendasi munas. ’’Rekomendasi itu merupakan permintaan arus bawah Partai Golkar sehingga harus diperjuangkan,’’ jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap optimistis DPR menerima Perppu Pilkada Langsung. Menurut dia, DPR tentu tidak ingin mempermalukan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang telah merumuskan perppu tersebut. Terutama, Fraksi Demokrat yang sejak awal mendukung perppu. ’’Pilkada langsung juga merupakan kemauan masyarakat,’’ ujar Tjahjo kemarin.

Apabila ada fraksi yang tidak setuju, tentu akan ada dinamika yang terjadi di DPR. Yang jelas, masyarakat diberi hak dan kedaulatan untuk memilih pemimpin. Hanya, prosesnya harus lebih selektif.

Hingga saat ini, pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU dan menyiapkan pejabat eselon 1 untuk menjadi penjabat di daerah yang masa jabatan gubernurnya habis. ’’Kami juga sudah mengecek seluruh gubernur, wali kota, maupun bupati yang akan mengadakan pilkada. Mereka sudah menyiapkan dananya,’’ lanjut politikus PDIP tersebut.

Meski optimistis perppu diterima, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya tetap menyiapkan antisipasi apabila pada akhirnya DPR menolak. Bentuk antisipasi tersebut saat ini terus didiskusikan dengan KPU. (aph/bay/byu/c17)