Berseteru dengan PTPN III, Warga Siantar Minta Erick Thohir Setop Kekerasan

jpnn.com, SIANTAR - Jaringan Rakyat Siantar Simalungun Bersatu meminta kepada pihak PTPN III untuk menghentikan okupasi dan segala aktivitas di areal Kampung Baru Gurilla. Pasalnya, proses untuk dialog sedang dipersiapkan dan diupayakan bersama.

Mereka juga meminta Kapolri untuk dapat menertibkan anggotanya yang berada di lokasi agar berlaku manusiawi kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi segala bentuk intimdasi, kekerasan kepada masyarakat bukan malah menjadi alat kekerasan oleh PTPN III. Polisi yang melanggar harus ditindak dengan tegas.

"Beberapa peristiwa yang terjadi selain melukakan hati rakyat yang tinggal dan menguasai lahan tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak PTPN III yaitu penghancuran lahan yang ditanami oleh masyarakat, perobohan rumah yang menolak tali asih, intimidasi kepada masyarakat yang menolak tali asih. Seluruh proses kekerasan tersebut menimbulkan trauma bagi anak-anak yang tinggal dalam area tersebut," kata Susi Sipahutar, selaku perwakilan jaringan rakyat dalam keterangannya, Jumat (25/11).

Masyarakat juga meminta Panglima TNI menarik seluruh aparaturnya yang berada di Kampung Baru Gurilla. Keberadaan mereka telah meresahkan masyarakat yang sementara mempersiapkan dialog dengan pihak PTPN III dan bukan menjadi alat kekerasan oleh PTPN III.

Kepada Menteri BUMN Erick Thohir, masyarakat meminta bantuan memfasilitasi ruang dialog antara PTPN III dengan masyarakat Kampung Baru Gurilla yang tidak bersedia menerima tali asih dari PTPN III.

"Kami menagih kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk secara real mengaplikasikan tagline AKHLAK BUMN sehingga tidak akan pernah terjadi lagi proses okupasi perusahaan di bawah BUMN yang tidak manusiawi dan melakukan kekerasan kepada masyarakat," ujar dia.

Melalui pernyataan ini, masyarakat berharap tindakan yang tidak manusiawi kepada masyarakat dapat dihentikan serta proses dialog antara masyarakat dengan pihak PTPN III dapat berjalan secara setara dan baik serta menghasilan solusi yang baik dan adil bagi semua pihak.

"Kami meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk bisa menahan diri dalam proses persiapan dialog antara masyarakat dengan pihak PTPN III," pungkas Susi. (dil/jpnn)