Bertato dan Perokok, Susi Dianggap tak Pantas jadi Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan disesalkan. Mestinya Presiden Joko Widodo cermat sebelum mengangkat seseorang menjadi menteri, termasuk menelisik bagaimana sifat dan kehidupan pribadinya.
"Karena menteri jabatan publik, mestinya dicari sosok yang bisa jadi teladan," tegas pengamat politik, Ma'mun Murod Al Barbasy, kepada RMOL (Grup JPNN), Senin (27/10).
Ma'mun tak menampik Susi Pudjiastuti merupakan pengusaha ikan yang sukses. Namun, gayanya yang kontroversial sangat tidak cocok menjadi pejabat publik.
Selain bertato dan kerap tampil seksi, wanita bersuami warga asing ini juga perokok. Bahkan dia tetap merokok di Istana Negara usai dilantik.
"Ini yang dimaksud revolusi mental? Apalagi pendidikannya hanya sampai SMP," tegas Ma'mun.
Menurutnya, orang seperti Susi mulus melenggang menjadi menteri karena Jokowi tertutup dalam menyusun kabinet. Tak ada kesempatan publik untuk memberikan masukan. "Tiba-tiba (Susi Pudjiastuti) menjadi menteri," ungkap dosen FISIP Univesitas Muhammadiyah Jakarta ini.
Ma'mun tak bermaksud merendahkan Susi Pudjiastuti, terutama soal pendidikannya. Karena memang, banyak orang yang berpendidikan belum tentu sukses. Tapi tetap saja pendidikan itu penting agar memotivasi anak-anak Indonesia tetap bersekolah.
Apalagi, dia mengingatkan, Susi Pudjiastuti tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya. Karena dia lahir dari keluarga yang berkecukupan. "Khawatir ini malah jadi contoh, anak-anak tak mau sekolah lagi," cetus doktor politik jebolan Univesitas Indonesia ini.
JAKARTA - Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan disesalkan. Mestinya Presiden Joko Widodo cermat sebelum mengangkat
- Pemprov Kaltim Raih Bhumandala Rajata 2024, Manfaatkan Teknologi Geospasial
- Sambut Delegasi Humanitarian Islam, Bang Addin: Selamat Datang di Rumah Toleransi
- Tok, MA Sunat Hukuman Mardani Maming
- Antisipasi Kemacetan saat Nataru, Gapasdap Minta Pemerintah Tambah Dermaga di Merak-Bakauheni
- MA Kabulkan PK Mardani Maming, Pakar Hukum Bilang Begini
- Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru