Bertemu Ketua DPD RI, Begini Harapan Pelaku Bisnis Kepelabuhan di Tanjung Perak

Bertemu Ketua DPD RI, Begini Harapan Pelaku Bisnis Kepelabuhan di Tanjung Perak
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko di Surabaya, Selasa (11/8/2020). Foto: Humas DPD RI

Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. "Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit," tegasnya.

Henky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya.

Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha.

Untuk menggairahkan kembali dunia usaha, lanjutnya, perlu tatanan Nasional Ekosistem Logistik juga yaitu dengan cara menegaskan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Khususnya praktik untuk selalu mencari kesalahan yang tidak prinsipil dari pelaku usaha.

“Campur tangan aparat kepolisian dalam rangkaian kegiatan usaha jasa logistik juga masih mengganggu dunia usaha sampai saat ini. Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Henky juga mengkritisi tentang mudahnya ijin berusaha yang diberikan kepada PT Pelindo 3 oleh Kementerian BUMN dengan melakukan investasi usaha yang bukan core businesnya, contohnya pengadaan atau menambah armada truk atau trailer.

"Tentunya aksi bisnis ini akan merusak pasar dengan memasuki wilayah market lini dua yang sudah ditangani oleh anggota asosiasi angkutan darat yang terkait," kata Henky

Di sisi lain, juga ada kasus ketidaktaatan Terminal Teluk Lamong terhadap perjanjian kerjasama dengan Organda dalam hal penyediaan truk dan trailer berbahan baku gas (BBG) ramah lingkungan di lingkungan Teluk Lamong.

Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung P

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News