Bertemu Menlu Retno, Bamsoet Dorong Tarung Derajat Jadi Cabor Resmi di SEA Games 2025
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong tarung derajat menjadi cabang olahraga resmi SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand.
Hal itu disampaikan Bamsoet yang akrab disapa saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (3/11).
Bamsoet yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) bersama Menlu Retno Marsudi akan terus bersinergi agar olahraga seni bela diri asli Indonesia itu bisa semakin mendunia.
Tarung derajat pernah hadir sebagai cabor eksibisi pada SEA Games 2011 di Palembang.
Menurut Bamsoet, agar bisa dipertandingkan secara resmi di setiap penyelenggaraan SEA Games, tarung derajat setidaknya harus mendapatkan dukungan empat negara, termasuk tuan rumah penyelenggara.
Waketum Partai Golkar itu menilai peluang menghadirkannya sangat besar, karena beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina sudah pernah menyampaikan dukungan agar tarung derajat bisa dipertandingkan dalam salah satu cabor SEA Games.
"Untuk di kawasan ASEAN, tarung derajat sudah hadir di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Hanya tinggal Brunei Darussalam dan Kamboja," ungkap Bamsoet.
Bamsoet meyakini dengan dukungan Kemenlu dan Duta Besar RI di beberapa negara, pihaknya akan melengkapi kepengurusan tarung derajat di kawasan ASEAN.
Bamsoet mendorong tarung derajat menjadi cabor resmi di SEA Games 2025, ini sejumlah langkah yang dilakukannya
- Terima Kunjungan Hadianto, Waka MPR Apresiasi Perkembangan Pembangunan Palu
- Waka MPR Sebut Link and Match Pendidikan Kejuruan & Dunia Usaha Harus Ditingkatkan
- Waka MPR Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Bisa Segera Dijadikan Prolegnas
- Waka MPR Sebut Peningkatan Kesejahteraan Bisa Tingkatkan Kualitas Guru
- Di Hadapan Perwakilan Parlemen India, Waka MPR Tegaskan Ingin Atasi Krisis Iklim
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup