Bertemu Pangdam Jaya, Heru Budi Buka Kemungkinan Melibatkan TNI untuk Pembebasan Lahan Normalisasi
jpnn.com - JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kemungkinan melibatkan anggota TNI dari Kodam Jaya untuk program normalisasi sungai.
Hal ini diutarakan Heru saat bertemu Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto di Markas Kodam (Makodam) Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Senin (24/10).
Saat itu, wartawan bertanya apakah anggota TNI Kodam Jaya dilibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat membebaskan lahan untuk normalisasi sungai yang akan dilanjutkan programnya.
“Jadi, tentunya itu, kan, salah satu bagian (melibatkan personel Kodam, red), tetapi dikedepankan adalah pemerintah daerah. Kami hanya meminta second data dari beliau-beliau ini,” ucap Heru di lokasi, Senin (24/10).
Selain untuk normalisasi, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kodam Jaya juga untuk pengerukan waduk.
“Tidak menutup kemungkinan jadi kerja bakti untuk Kali Ciliwung dan lain-lain. Nah, ini kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Panglima melalui para asistennya,” kata dia.
Tak hanya soal penanganan banjir, diskusi antara keduanya juga membahas sejumlah masalah di ibu kota, salah satunya soal keamanan Jakarta.
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyebutkan pihaknya menggandeng Kodam Jaya untuk berkolaborasi dalam melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah demi meminimalkan tawuran antarpelajar.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kemungkinan melibatkan anggota TNI dari Kodam Jaya untuk program normalisasi sungai.
- Sinergi dengan Polri & TNI, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan di 3 Wilayah Ini
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas