Bertemu Pelaku Usaha Kanada, Menko Airlangga Berkomitmen Dorong Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Kanada

jpnn.com, JAKARTA - Melanjutkan rangkaian kegiatan pada kunjungannya ke Kanada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu para pelaku usaha dan lembaga pendidikan negara bagian British Columbia dalam acara Business Roundtable yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Foundation of Canada (APFC) di Oceanic Plaza, Vancouver, Kanada, Selasa (3/09).

Pada sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan Indonesia telah berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 dengan fokus pada energi terbarukan melalui optimalisasi potensi energi terbarukan yang saat ini pemanfaatannya baru sekitar 0,3% dari total perkiraan sebesar 3.689 GW.

“Indonesia juga telah memiliki Strategi Hidrogen Nasional untuk mengembangkan hidrogen sebagai bagian dari transisi. Selain itu, Pemerintah tengah mendorong mendorong produksi kendaraan listrik, mempercepat pengembangan ekosistem semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta menjadi hub regional untuk Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS),” kata Menko Airlangga.

British Columbia menonjol sebagai pemimpin dalam inovasi dan teknologi bersih, dengan komitmen kuat untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050.

Proyek seperti Smart Hydrogen Energy District (SHED) dan perusahaan-perusahaan seperti Ballard Power Systems dan Carbon Engineering menunjukkan dedikasi British Columbia dalam memajukan penggunaan hidrogen dan teknologi bersih lainnya.

Selain itu, British Columbia juga unggul dalam pengembangan teknologi semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), dengan dukungan dari pemerintah, perusahaan teknologi, dan universitas. Perusahaan terkemuka seperti D-Wave Systems dan pusat riset seperti CAIDA di University of British Columbia memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasional dan global dalam bidang ini.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, untuk menarik minat investasi, Indonesia menetapkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan bertambah menjadi 26 pada 2024 dengan menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal, termasuk pembebasan pajak dan kemudahan izin imigrasi.

Pemerintah juga memperkenalkan Super Tax Deduction dan Tax Allowance untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) serta pendidikan vokasi, dengan pengurangan pajak hingga 300% untuk R&D dan 200% untuk vokasi.