Bertemu Wakil Ketua DPR, Hardjuno HMS Center Perkenalkan Jamu Herbal Kenkona
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Dalam kesempatan itu, Hardjuno meminta political will pemerintah untuk melindungi industri jamu lokal dari serbuan jamu asing.
"Kami minta dukungan DPR agar menjadi penyambung lidah rakyat ke pemerintah. Negeri kita kaya dengan beragam tanaman obat, maka saya mendorong pemerintah agar mendukung industri jamu untuk terus tumbuh. Termasuk memberi proteksi jamu lokal dari serbuan jamu asing,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (27/5).
Turut hadir saat audensi, Ketua Tim Advokasi Kesehatan dr Hiru, Sekretaris Umum HMS Center, Darma Alwi, Ketua OKK HMS Center, Fitriyadi dan Ketua Bidang Hukum HMS Center, Rahmat Hijjir.
Dalam audensi ini, HMS Center memperkenalkan jamu Herbal Kenkona serta meminta testimoni dari Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Menurut Hardjuno, jamu merupakan warisan budaya bangsa yang sudah digunakan secara turun menurun.
Oleh karena itu, keberadaan industri jamu lokal ini harus dijaga agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Negara Indonesia memiliki keunggulan dengan ribuan jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. Ini kekayaan yang harus dijaga," ujarnya.
Negara Indonesia memiliki keunggulan dengan ribuan jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. Ini kekayaan yang harus dijaga.
- Menggali Kekayaan Kuliner Nusantara Lewat Ramu Workshop
- Guru Honorer Didesak Bayar Denda Rp 50 Juta, Pimpinan DPR Minta Polri Bertindak
- Soal Guru Honorer Jadi Pelaku Pemukulan, Wakil Ketua DPR Singgung Restorative Justice
- Hardjuno Sebut Kasus BLBI Merampas Hak Hidup dan Masa Depan Rakyat Indonesia
- KPK Beri Peringatan Keras Terhadap Mantan Wakil Ketua DPR Ini
- Vietnam Tengah Menghadapi Skandal Korupsi Perbankan, HMS Center: Mirip Kasus BLBI di Indonesia