Besarnya Biaya Asuransi Bebani Utang

JAKARTA- Sistem pengendalian atas pengelolaan pinjaman luar negeri yang berkaitan dengan pencatatan realisasi pinjaman, monitoring rekening khusus, dan pencatatan barang milik negara masih lemah.

Sementara itu prosedur perencanaan dan penarikan pinjaman yang telah dirancang hingga saat ini belum berjalan secara efektif. Hal tersebut diungkapkan Kepala Direktorat Utama Revbangdiklat, Dr Daeng M Nazier, Selasa (28/4) dalam pemaparan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2008.

Daeng menjelaskan, karena lemahnya perencanaan, koordinasi, dan monitoring tersebut telah mengakibatkan beberapa hasil proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri senilai Rp 4438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. “Selain itu, juga disebabkan adanya tambahan biaya minimal yang senilai Rp 2,02 triliun sehubungan dengan keterlambatan pelaksanaan proyek,” jelas Daeng.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan klausul mengenai biaya asuransi, biaya komitmen dan biaya jasa bank penatausahaan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian juga telah memberatkan keuangan negara minimal senilai Rp 36,38 miliar.