Besok 17 Pimpinan Instansi Teken Nota Kesepahaman MPP, Wapres Saksikan Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 instansi akan menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Selasa, 28 Juni 2022.

Penandatanganan ini akan disaksikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim.

"Inisiatif KemenPAN-RB untuk menjalin kerja sama ini bertujuan memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pusat, daerah, dan BUMN/Badan Hukum Publik terkait penyelenggaraan pelayanan di MPP," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa di Jakarta, Senin (27/6).

Diah menyebutkan para pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan adalah MenPAN-RB, Mendagri, Sekretaris Mahkamah Agung, Menkeu,. Menkumham, Menag.

Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kejagung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Lalu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Dirut BPJS Kesehatan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut PT Taspen, dan Dirut PT PLN.

Selain menyaksikan penandatanganan, Wapres Ma'ruf juga akan memberikan arahan strategis terkait MPP yang kini telah menjadi program prioritas pemerintah. Arahan ini juga akan diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP.

Penyelenggaraan MPP di berbagai daerah terus didorong untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Dengan adanya komitmen kerja sama ini, instansi penyelenggara layanan dapat membangun koordinasi yang kuat sehingga pembangunan MPP dapat lebih dipercepat