Besok Ada 9 Saksi, Termasuk Anas dan Setya Novanto

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK akan menghadirkan sembilan orang saksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4) besok.
"Besok persidangan lanjutan direncanakan dihadirkan sembilan saksi. Terdiri dari empat anggota atau mantan anggota DPR RI, empat pihak swasta, dan satu PNS Kementerian Dalam Negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (5/4).
Kepastian nama-nama saksi sidang e-KTP diungkap Humas PN Tipikor Jakarta, Yohannes Priyana. Mereka antara lain Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Achmad Fauzi, Dudy Susanto, Ade Komarudin, Anang Sugiana Sudiharjo, Suciati, Markus Nari, Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, dan Yimmy Iskandar Tedjasusila.
Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penganggaran dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.
Irman dan Sugiharto didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penganggaran dan pengadaan e-KTP yaitu dengan telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu. (put/jpg/jpnn)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK akan menghadirkan sembilan orang saksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung
- Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Masih Berstatus WNI
- Real Count KPU Rabu Pagi: Inilah 6 Parpol Persentase Suara Nol Koma, Oh Pak Amien
- PKN Diprediksi Masuk Parlemen, Gerry: Kami Berjuang Sampai Akhir
- Anas Urbaningrum: Kembalikan Kesejahteraan Pengemudi Ojol
- Anas Urbaningrum Usulkan Pileg dan Pilpres 2029 Terpisah, Ini Alasannya