Besok DPR Reses, Raker Penyelesaian Honorer Belum Ada, Kenapa ya?
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI akan reses masa sidang III 2022-2023 mulai besok. Sayangnya sampai hari ini, bahkan tanggal 15 Februari tidak ada jadwal raker penyelesaian honorer bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
"Belum ada jadwal raker dengan MenPAN-RB Azwar Anas. Tanggal 15 Februari, kami akan reses," kata anggota Komisi II DPR RI Hugua kepada JPNN.com, Selasa (14/2).
Bukan hanya itu, jadwal raker dengan Menpan-RB untuk bulan ini pun tidak ada. Bisa dipastikan Januari - Februari belum ada pembahasan opsi penyelesaian honorer bersama DPR RI.
Menurut Hugua, kemungkinan besar pemerintah pusat dan asosiasi pemda belum menuntaskan pembahasannya. Bisa jadi masih tarik menarik antara pusat dan daerah masalah anggaran.
"Pemda pasti berat kalau anggaran gaji dan tunjangan PPPK dibebankan kepada daerah. Kalaupun pusat mau menambah, berapa besarnya," ujar Hugua.
Mantan bupati Wakatobi dua periode ini bisa merasakan bagaimana kesulitan daerah. Di sisi lain, nasib honorer K2 dan non-K2 juga harus diperhatikan
Solusi-solusi itu kata Hugua, yang mungkin belum ditemukan kesepakatannya. Dia juga mengapresiasi langkah MenPAN-RB melibatkan pemda dalam membuat regulasi untuk penyelesaian honorer.
Dengan pelibatan pemda, lanjutnya, regulasinya akan berpihak kepada honorer. Sebab, pemda lebih tahu seberapa pentingnya honorer itu.
Besok DPR reses, raker penyelesaian honorer belum ada, ada masalah apakah? Simak informasinya
- Sudah Saatnya Gapok Guru dan Tendik Rp 7 Juta, Alasannya Masuk Akal
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Inilah Pengakuan Guru Honorer Supriyani di Persidangan, Mencabut Rumput
- Kabar Terbaru Kasus Honorer Putus Kontrak Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Ketum Honorer Minta Kebijakan 11.631 Pelamar PPPK yang Tertinggal, MenPAN-RB Beri Penegasan
- 11.631 Pelamar PPPK 2024 Tahap 1 Dipastikan Tertinggal, Ketum Honorer Minta Kebijakan Pusat