Besok, Jokowi Berkunjung ke Timor Tengah Selatan, Nih Agendanya
jpnn.com, KUPANG - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (24/3) besok.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat terkait pengentasan persoalan stunting di wilayah NTT.
Menurut Hasto, Presiden Jokowi akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.
"Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen," kata Hasto di Kupang, Rabu (23/3).
Hasto menyebut Kota Soe sebagai Kabupaten TTS memiliki prevalensi stunting yang paling tinggi di NTT, yakni mencapai 48,3 persen menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
Dia menjelaskan dipilihnya Timor Tengah Selatan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian penuh untuk menangani persoalan stunting yang tinggi di bumi Flobamora itu.
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah, berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Lima belas kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran kunjungan kerja Presiden Joko Widodo
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila