Besok Kemungkinan MA Putus Nasib Pilkada Simalungun

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, Majelis Hakim Kasasi MA hingga Rabu (13/1) petang belum mengeluarkan putusan atas langkah hukum kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun. Dengan demikian kepastian pelaksanaan pemungutan suara belum dapat diketahui.
"Sampai hari ini, belum ada putusan. (Majelis Hakim Kasasi,red) masih mendalami kasus-kasusnya," ujar Suhadi kepada JPNN, Rabu (13/1).
Saat ditanya apakah ada kepastian kapan Majelis Hakim Kasasi MA mengeluarkan putusan, Suhadi belum dapat memberi kepastian. Meski demikian kemungkinan menurutnya dapat terbit Kamis (14/1) atau Jumat (15/1).
"Ya mungkin besok atau lusa (sudah ada putusan dari Majelis Hakim MA,red)," ujar Suhadi.
Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya belum mendengar adanya informasi terkait putusan kasasi MA. Karena itu pihaknya belum dapat mengambil langkah selanjutnya. Termasuk memberi kepastian kapan tepatnya tanggal pemungutan suara Pilkada Simalungun akan digelar.
Meski demikian sebagaimana pelaksanaan pilkada pada daerah lain yang sebelumnya ditunda, tahapan-tahapan sudah berjalan. Artinya, ketika MA menetapkan putusan, KPU hanya tinggal menetapkan tanggal dilakukannya pemungutan suara. Karena tahapan-tahapan seperti penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) telah dilakukan.
Namun sebelum penetapan dilakukan, penyelenggara menurut Komisioner KPU Arief Budiman, perlu mengkaji terlebih dahulu apakah perlu dilakukan pencetakan surat suara yang baru. Demikian juga perlu dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah setempat, terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan pemungutan suara.
"Kalau tidak mencetak lagi, itu cepat. Paling lama menurut hitungan kami 21 hari (proses sudah dapat dilakukan setelah ada putusan MA,red)," ujar Arief beberapa waktu lalu.
JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, Majelis Hakim Kasasi MA hingga Rabu (13/1) petang belum mengeluarkan putusan atas langkah
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Budi Sulistyono Pertanyakan Efektivitas Investasi Danareksa di Garuda Indonesia
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag
- Syamsu Rizal: Revisi UU TNI Harus Berbasis Kebutuhan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?
- Ketua Umum Fokusmaker Bantah Isu Jadi Waketum DPP AMPI