Besok Pemerintah Jawab Interpelasi DPD soal Mobil Murah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengutus tiga menteri untuk menjelaskan tentang kebijakan mobil murah ramah lingkungan kepada para senator di DPD. Tiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Mohammad Suleman Hidayat dan Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan.
“Memenuhi permintaan Saudara Ketua DPD, bersama ini kami sampaikan jawaban/penjelasan Presiden atas pertanyaan anggota DPD tersebut, kami menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan untuk hadir mewakili dan sekaligus memberikan penjelasan bila ada pertanyaan mengenai permasalahan dimaksud pada Sidang Paripurna DPD tanggal 19 November 2013,” kata Irman dalam rilisnya Senin (18/11), mengutip surat Presiden SBY tertanggal 18 November 2013 kepada Ketua DPD.
Irman menjelaskan, SBY dalam suratnya memberikan perhatian dan apresiasi atas penggunaan hak bertanya para anggota DPD ihwal kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC). Penggunaan hak interpelasi itu diinisiasi oleh anggota DPD, AM Fatwa yang didukung oleh 96 anggota DPR RI.
Tiga menteri itu akan menjawab dan menjelaskan beleid mobil murah tersebut dalam Sidang DPD, di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 19 Nopember 2013, pagi. Karenanya Irman berharap para senator dapat memperoleh jawaban dan penjelasan resmi Presiden melalui tiga menterinya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengutus tiga menteri untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu