Besok, Ratusan Bupati Dilapor ke KPK

Save Our Borneo dan Silvagama mencatat ada sekitar 47 Kuasa Pertambangan (KP) dan 23 izin usaha perkebunan oleh bupati setempat di konsesi HPH Austral Byna di Barito Utara. Sedangkan di Riau, ada empat bupati yang mengeluarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diduga melanggar ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalhari) mengatakan akibat ueforia otonomi daerah yang mengakibatkan para kepala daerah mengeluarkan izin perkebunan dan pertambangan negara dirugikan Rp 30 Triliun per tahunnya. Belum lagi kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi perizinan seperti Azmun Jafar, mantan Bupati Pelalawan, senilai Rp 1,2 triliun, dan praktek korupsi Surya Dumai Group dalam konversi hitan di Kalimantan Timur yang merugikan negara Rp 346,823 Miliar. (awa/jpnn)