Besok, RUU ASN Disahkan di Rapat Paripurna DPR RI, Honorer & PPPK Sujud Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 3 Oktober besok.
Pengesahan ini menjadi kabar baik bagi seluruh honorer dan ASN terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan dari delapan agenda rapat paripurna besok (3/10), pembicaraan tingkat ll atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masuk dalam agenda kedua.
"Alhamdulillah, sesuai target panja, 3 Oktober RUU ASN akan disahkan di rapat paripurna," kata Mardani yang dihubungi JPNN.com, Senin (2/10).
Dia mengungkapkan dalam RUU ASN yang besok akan disahkan itu mengakomodasi kepentingan honorer K2, non-K2, ASN PNS maupun PPPK.
RUU ASN dinilai lebih lengkap dibandingkan UU Nomor 5 Tahun 2014.
Politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan kelegaannya karena berhasil mendorong RUU ASN ini diparipurnakan.
"Semua pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI mempunyai semangat yang sama agar RUU ASN ini segera disahkan dan alhamdulilah besok titik kulminasinya," terang pria yang dijuluki Bapak Honorer ini.
Honorer dan PPPK sujud syukur setelah tahu RUU ASN akan disahkan di rapat paripurna DPR RI pada Selasa besok (3/10). Ini kabar menggembirakan.
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik