Betapa Terhina, DPR dan Golkar Dikendalikan dari Rutan

jpnn.com, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) terus menyuarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang berstatus tersangka korupsi dan ditahan KPK.

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, mayoritas kader partainya sesungguhnya berharap rapat pleno DPP Golkar 21 November 2017 lalu, membahas agenda Munaslub sebagai media mengimplementasikan tuntutan perubahan yang tidak bisa ditawar lagi.

Sebab, setelah untuk kedua kalinya Setya Novanto menjadi tersangka dan telah ditahan, maka tidak ada cara atau jalan lain demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan selain mengganti tersangka korupsi e-KTP itu sebagai Ketum Golkar.

"Pergantian pun harus definitif, bukan temporer, sebagai dasar dimulainya perubahan secara menyeluruh, konsolidasi dan perbaikan citra partai," ujar Doli kepada JPNN, Jumat (24/11).

Rapat pleno tiga hari lalu menurut Doli, seharusnya menjadi jalan memenuhi tuntutan konstitusi, dengan menunjuk pelaksana tugas (plt.) ketua umum, yang tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslub segera.

Namun lucunya, rapat pleno justru tidak membicarakan Munaslub, malah membahas 'surat wasiat' yang menghasilkan keputusan adanya pelaksana tugas. "Surat wasiat itu, bagi orang yang rasional dan waras, sudah seharusnya ditolak," tegas Doli.

Cara itu juga dinilai menunjukkan bahwa SN menganggap Partai Golkar dan DPR RI seperti perusahaan milik pribadinya, seperti SN lah pemilik saham mayoritas, yang seluruh keinginannya harus dipenuhi, sekalipun saat ini dia berada di tahanan.

"Betapa terhinanya bangsa ini, lembaga tinggi negara seperti DPR dan Partai Golkar dikendalikan oleh seorang dari balik jeruji (Rutan KPK)," ucapnya menyesalkan.