BHD Janji Teruskan Visi-Misi Kapolri Sutanto

JAKARTA - Langkah  Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai Kapolri tak terbendung lagi. Jenderal bintang tiga itu secara aklamasi diterima dengan bulat oleh anggota Komisi III DPR untuk menduduki kursi Tribrata I menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutanto yang akan memasuki masa pensiun 30 September nanti. Lulusan Akpol angkatan 74 itu lolos setelah sebelumnya menjawab rentetan pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III dalam proses fit and proper test di Gedung DPR Senin (22/9).

“Hasil ini akan kami bawa ke Bamus dan akan dilaporkan ke sidang paripurna DPR hari Rabu (24/9) pukul 09.00. Kita mengundang saudara Kapolri terpilih,” kata ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan yang memimpin rapat. Kelak, di sidang paripurna, nama Bambang akan disetujui dan dikembalikan pada presiden untuk dilantik menjadi Kapolri. Sesuai dengan UU 2/2002 pasal 11 Kapolri diangkat dan  diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. “(Fit and proper test)  adalah kontrak politik komisi III dengan Kapolri,” tambah anggota FPDIP itu.

Tak semua anggota Komisi III hadir. Dari 49 anggota komisi yang membidangi hukum dan HAM  hanya 31 orang yang hadir. Itupun  tak semua dari mereka bertanya karena ada yang menggunakan sistim perwakilan seperti anggota Fraksi PDIP yang mengumpulkan pertanyaannya pada Gayuus Lumbuun. Acara fit and proper test  berlangsung terbuka sejak pukul 09.55 atau molor 55 menit dari rencana  semula dan berakhir pukul 17.00. Tes sempat diskor untuk buka puasa dan dilanjutkan dengan pandangan setiap fraksi pada pukul 19.30 dan berakhir satu jam kemudian. “Kami setuju, tapi ada catatan  seperti jangan korupsi dan jangan siksa tahanan,” kata M. Nasir Djamil dari FPKS.

Bambang mendengarkan dengan serius setiap pandangan fraksi.  Sejak pagi, Bambang tak hadir sendiri tapi didampingi, diantaranya,  Karo Analis Bareskrim Brigjen Pol Mathius Salempang, Direktur III/Tipikor Brigjen Pol Jose Rizal, serta sejumlah anak buahnya di Bareskrim Polri. Namun tak hanya orang Bareskrim yang hadir, Kapolri Sutanto juga menugaskan anak buahnya di luar Bareskrim untuk ikut mendampingi Bambang seperti Derenbang Polri Brigjen Pol Tjuk Sukiadi  dan Spripim Kapolri Kombes Pol Suhardi A.

Bambang yang tampak percaya diri sejak awal memulai acara dengan paparan visi dan  misinya yang diberi judul Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat. “Tak harus ganti pimpinan lalu ganti visi, misi, dan program karena organisasi (akan) mengalami discontinuity. Ini jelas tidak baik,” kata mantan Kapolda Sumut itu. Program prioritas Kapolri  Sutanto seperti pemberantasan judi, narkotika, terorisme, korupsi, dan illegal logging  akan dia lanjutkan.

Namun ada beberapa program baru yang akan dilakukan mantan Kaditserse Polda Jatim itu jika terpilih sebagai Kapolri. Prinsipnya adalah hemat struktur dan kaya fungsi supaya tidak membebani anggaran yang ada. Misalnya mengubah struktur Densus 88/antiteror dari semula di setiap Polda, namun ke depan cukup di delapan wilayah strategis diantaranya Jakarta dan Surabaya. Menempatkan enam pangkalan wilayah Polisi Air di tempat strategis. Membangun Indonesian Automatif Figerprint Information System, membangun Pusat Informasi Kriminal Nasional, melanjutkan pembangunan kesatuan wilayah, dan memperbaiki manajemen keuangan Polri.

”Saya juga akan mempercepat transformasi kultural. Polisi itu harus melayani masyarakat bukan sebaliknya. Salah satu caranya dengan  memperbaiki SDM. Trust building ditarget pada 2010,” bebernya. Bambang juga berjanji untuk meningkatkan pendapatan anggota Polri di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 47 juta. Di balik janji indah, Bambang  juga menyelipkan ancaman. “Jika ada anggota yang melakukan pembiaran (pidana) akan kita tindak. Akan ada tim operasi bersih,” janjinya. Dalam Pemilu 2009, Bambang menjanjikan polisi netral dan tidak berpihak.

Secara umum hampir tak ada pertanyaan menyengat dari anggota Komisi III yang berasal dari 10 fraksi. Pertanyaan mereka masih seputar masyarakat yang takut melapor ke polisi, pungli oleh polisi, lalu ada kasus lama,  15 rekening mencurigakan milik Pati Polri, dan wacana polisi di bawah departemen. Juga ada pertanyaan kasus kini seperti salah tangkap dalam kasus Ryan, rencana penetapan mantan menteri Rizal Ramli sebagai tersangka kasus demo anarkis, dan zakat berdarah di Pasuruan. Tapi, setidaknya,  Benny K. Harman (F Demokrat) dan Junisab Akbar (FPBR), dan Agung Gunandjar Sudarsa (F Golkar) mencoba kritis. “Apa Anda akan mundur dalam satu tahun jika tidak berhasil mewujudkan janji Anda,” tanya Junisab.