Bhimma Tuding Pemerintah Berhasil Mengadu Domba Honorer K2

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Honorer K2 (Kategori Dua) Nusantara Bhimma menilai pemerintah sudah berhasil mengadu domba honorer K2. Menurutnya, pascakebijakan pengadaan CPNS 2018, kekuatan honorer K2 Indonesia sudah berhasil dipecah oleh pemerintah.

Kesenjangan kebijakan honorer K2 berdasarkan usia, di bawah 35 tahun dan 35 tahun plus. Kemudian kesenjangan prioritas K2 instansi pendidikan, kesehatan, dan penyuluh. Kebijakan ini mengakibatkan honorer K2 administrasi dan teknis lainnya sedikit goyah.

"Sekarang pemerintah akan membelah besar-besaran melalui tawaran PPPK prioritas K2 pendidikan, kesehatan, penyuluh, maka people power K2 Indonesia sebentar lagi menjadi kenangan hancur berkeping-keping," kata Bhimma kepada JPNN, Kamis (7/2).

Rezim ini, lanjut Bhimma, sudah berhasil menerapkan politik pecah belah atau adu domba. Ironisnya Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menerima tawaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tanpa ada tawaran hitam di atas putih yang menyatakan (PPPK) sifatnya sementara untuk selanjutnya bisa menjadi PNS.

BACA JUGA: Bu Titi Sebut Sesama Honorer K2 Saling Cemburu

"Selama hampir lima tahun ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah bagi honorer K2. Semua kebijakan diarahkan ke PPPK tapi tetap saja tidak berkeadilan karena ada ratusan ribu honorer K2 tenaga teknis yang tertinggal," tuturnya.

Honorer K2, lanjut Bhimma, harus berjuang dalam menentukan pemimpin. Jangan jadi penonton. Mana bisa honorer K2 mewarnai kebijakan rezim berikutnya jika honorer tidak punya pandangan politik. Saat ini ratusan ribu honorer K2 teknis harus tetap konsisten berjuang dan memperjuangkan nasib menjadi PNS.

"Memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi kami optimistis rezim baru bisa ada perubahan dan honorer K2 harus mengawalnya," tandas Bhimma, tenaga operator salah satu sekolah di Jawa Barat.(esy/jpnn)