BI Anjurkan Pangkas Subsidi Energi

jpnn.com - JAKARTA - Kondisi perpolitikan di dalam negeri saat ini cenderung menjadi sentimen bagi perekonomian. Pelaku pasar memilih menahan investasinya hingga presiden yang baru telah terpilih. Bank Indonesia (BI) menilai, pasar akan merespons secara positif jika presiden baru pro pertumbuhan ekonomi.

Asisten Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Muslimin Anwar mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam hal ini bukan lantas memicu overheating atau pemanasan ekonomi namun, lebih kepada pertumbuhan yang bersifat sustainable alias berkelanjutan. Misalnya dengan komitmen menekan current account deficit (cad) atau defisit transaksi berjalan. Kemudian, kebijakan meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Menurut Muslimin, konsumsi energi yang besar saat ini sesungguhnya menjadi pemicu defisit transaksi berjalan yang melebar. Hingga kuartal pertama 2014, defisit masih di angka 2,06 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sehingga, ia menilai, calon pemimpin negeri ini ke depan perlu memangkas subsidi energi dengan cara menaikkan BBM bersubsidi. Sebaliknya, subsidi dialokasikan ke sumber pertumbuhan lainnya.

”Calon presiden harus berani untuk mengambil kebijakan tidak populis. Kebijakan yang populis memang perlu, tapi ekonomi maunya clear, mau ke mana (kebijakan),” ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, saat ini otoritas moneter tersebut tengah mendorong reformasi struktural di segala bidang. Artinya, Indonesia diharapkan memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya dari dalam negeri. Sehingga, ada substitusi barang yang tadinya hanya bisa diperoleh secara impor. Reformasi struktural ini rencananya akan dimulai pada 2015 mendatang. Jika berjalan mulus, maka tidak menutup kemungkinan pertumbuhan Indonesia mencapai 6,5 persen pada 2018. (gal/dio)