BI Dukung Kran Impor Beras ke Batam Dibuka

Gusti mengakui beras yang masuk dalam kelompok Volatile Food menjadi salah satu penyumbang inflasi di Batam. Pada Januari 2018 ini saja andilnya sudah 0,22 persen. Angka itu berpotensi meningkat jika stok terbatas dan harga tinggi masih terus terjadi. Sementara target inflasi Kepri ada di angka 3,5 persen.

Dia juga mengungkapkan, BI bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang saat itu gubernurnya dijabat oleh HM Sani, pernah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan era Rahmat Gobel yang kemudian digantikan Thomas Lembong, agar kran impor dibuka untuk kebutuhan Batam dan wilayah lainnya di Kepri.

Namun, pembahasan mekanisme importasi beras dilakukan di rapat kebinet terbatas yang di dalamnya tidak ada unsur pemerintah daerah, sehingga usulan tersebut hingga saat ini belum ada realisasi.

"Namun kami di TPID berharap ada upaya ke depan agar pasokan beras ke Batam mencukupi dan harganya terjangkau oleh masyarakat," ujar Gusti. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. BI salah satu bagian dari TPID, selain unsur Pemda dan pihak terkait lainnya.

Meski impor beras menjadi salah satu solusi terbaik dan tercepat untuk mengatasi keterbatasan stok dan harga beras yang tinggi di Batam, jika diusulkan kembali agar kran impor dibuka, memang relatif sulit untuk dikabulkan.

Sebab, mekanisme importasi beras sampai saat ini masih dipegang Bulog, bukan importir tertentu.

Maka solusi agar impor beras untuk kebutuhan Batam dan wilayah lainnya di Kepri bisa terwujud, Gusti menyarankan agar usulan tetap diajukan dan dikawal ke pusat, sehingga ada penambahan kuota.

Kuota ini bisa diberikan ke Bulog untuk impor langsung dengan pintu masuk pelabuhan Batam. Sebab, jika pintu masuknya tetap di Jakarta atau di luar Batam, tetap saja harga beras akan tinggi karena biaya transportasi ke Batam mahal.