BI Mestinya Sudi Diawasi

Ketiga, kehadiran OJK hendaklah disikapi secara positif dengan cara memaknai bahwa lahirnya OJK justru untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank sentral yang akhir-akhir ini kian terpuruk. Keempat, dalam kerangka membangun kembali kepercayaan tersebut, lanjut Hermanto, OJK dari awal harus konsisten dan transparan dalam menerapkan akuntabilitasnya.

Kelima, kata dia, adalah soal teknis pembiayaan. Seluruh atau sebagian dari biaya operasional OJK nantinya tidak boleh disalurkan melalui BI atau Kementerian Keuangan. "DPR selaku pemegang hak budget harus secara tegas merumuskan bahwa biaya operasional OJK ditanggung oleh rakyat," tegasnya.

 

Kalau dibiayai oleh BI atau Kementerian Keuangan, lanjutnya, dipastikan OJK tidak akan mampu bekerja secara optimal. Bedanya halnya kalau dibiayai oleh rakyat, maka OJK wajib melaporkan pertanggung-jawabannya ke rakyat Indonesia, bukan kepada BI apalagi IMF atau Bank Dunia," pungkas Hermanto Siregar. (fas/jpnn)