BI Sarankan Sinergi Perbankan

Karena itu, Soegeng menuntut perlu ada regulasi, baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI), yang mengatur segmentasi lembaga keuangan. "Misalnya, untuk plafon kredit di bawah Rp 100 juta jatahnya BPR, sedang di atas Rp 100 juta bank umum," ungkapnya.

Muliaman menambahkan, saat ini perlu adanya lembaga formalisasi aset yang dipadukan dengan lembaga pemeringkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan lembaga tersebut akan semakin menyempurnakan berbagai skema pengembangan UMKM yang sudah ada selama ini, seperti linkage program bank umum dan BPR.

"Kita perlu rating agency untuk UMKM. Di India itu sudah lazim. Di Indonesia, BI ingin melibatkan universitas. Sehingga, pemeringkatan dari rating agency itu bisa dijadikan acuan oleh bank untuk mengucurkan kredit," paparnya. (dio/fat)