Biadab, Pesawat Tempur Turki Serang Konvoi Warga Sipil dan Jurnalis di Suriah

jpnn.com, BEIRUT - Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan serangan udara Turki menewaskan 14 orang dan melukai 10 orang lainnya di Kota Ras al Ain, Minggu (13/10).
Direktur Observatorium Rami Abdulrahman menyatakan serangan tersebut menghantam sekelompok warga sipil pendatang dari Kota Qamishli. Sejumlah wartawan asing juga berada di konvoi tersebut.
"Suriah. Kami berada di konvoi sipil Kurdi yang dijadikan serangan pasukan Turki dan sekutu mereka di Ras al Ain," cuit wartawan lembaga penyiar Prancis France 2, Stephanie Perez di Twiitter.
"Tim kami selamat, namun beberapa kolega meninggal," tambah dia. Tidak ada penjelasan tentang kolega yang dimaksud.
France 2 menayangkan rekaman insiden yang menunjukkan warga sipil berbaur dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang hendak menuju Ras al Ain. Gambar tersebut memperlihatkan mayat-mayat berserakan, sejumlah kendaraan lapis baja terbakar serta truk dan bangunan lainnya hancur.
SDF menyatakan, pasukan invasi Turki menargetkan konvoi sipil dengan jurnalis media internasional yang menuju Ras al Ain. Pihaknya mengatakan puluhan warga sipil tewas dan mengalami luka. (ant/dil/jpnn)
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan serangan udara Turki menewaskan 14 orang dan melukai 10 orang lainnya di Kota Ras al Ain, Minggu (13/10)
Redaktur & Reporter : Adil
- Perkuat Solidaritas, Pokja Wartawan Jaksel Gelar Spartan Fun Badminton 2025
- Laporan Populix Mencatat 66% Jurnalis Berhati-Hati karena Kriminalisasi
- Final Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Bersama BNPT, Berikut Nama Pemenang
- BTN Gelar Anugerah Jurnalistik & Foto 2025, Ada Hadiah Rp 175 Juta
- Inilah 25 Pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024, Berikut Daftar Namanya
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru