Biar Adil, Bareskrim Diminta Panggil Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham mendesak agar Bareskrim Mabes Polri seharusnya juga memeriksa pihak eksekutif terkait kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Menurutnya, salah satu yang harus diperiksa adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Menurut saya harusnya gubernur dan wakil gubernur harus dipanggil. Sekda (Sekretaris Daerah) juga dipanggil," kata Igo di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4).
Igo menjelaskan, eksekutif harus dipanggil karena tidak melakukan fungsi kontrol. "Itu harus dimintai keterangan," ucap pria yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia mengungkapkan, pemanggilan terhadap eksekutif menunjukan bahwa kepolisian bisa bersikap adil. "Harus dipanggil dong, fair kan. Ahok (gubernur DKI Jakarta) harus dipanggil dong. Pimpinan dewan periode lalu juga dipanggil dong. Pimpinan Komisi E dipanggil dong. Anggota Komisi E dipanggil dong," ujarnya.
Soal kasus UPS, Igo mengaku tidak mengetahuinya. "Kalau mekanisme pembahasannya kan panjang lebar. Proses inputan itu di ketua komisi. Hasil inputan diserahkan kepada pimpinan Badan Anggaran. Itu yang key personnya di situ," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham mendesak agar Bareskrim Mabes Polri seharusnya juga memeriksa pihak eksekutif terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Evie Yulin Bakal Menjadi Ketua IPMG Mulai April Ini
- Wakil Ketua MPR Sebut Dukungan Semua Pihak Bantu Kearifan Lokal Tumbuh Berkelanjutan
- ExxonMobil Jadi Mitra Strategis Industri Pertambangan
- 99 Virtual Race Gelar 7 Race Bertema WMM di The Ultimate World Marathon 2025
- KPK Didesak Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan Periksa 95 Senator
- Kemenag: 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025