Biar Adil, KPK Harus Seret Jhony Allen

Dia menilai penahanan sejumlah politisi, termasuk beberapa politisi PPP, seperti Sofyan Usman dan Endin AJ Sofihara bermotif untuk menekan partai-partai yang kritis terhadap pemerintah. “KPK terkesan menekan partai-partai yang dianggap kerap melawan pemerintah,” pungkas Irgan.

Di sisi lain ia menghargai langkah KPK dalam upayanya menegakkan hukum. Namun sebaiknya upaya itu dilakukan tanpa embel-embel kepentingan politik. "Kalau penahanan itu bagian dari politisasi sangat disesalkan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun diduga ikut terlibat di dalam kasus suap yang di dalamnya juga melibatkan anggota legislatif periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hadi Djamal.

Nama Jhonny Allen mencuat setelah mantan ajudannya, Risco Pesiwarissa, membuat pengakuan ke KPK bahwa dirinyalah yang menyerahkan uang Rp 1 miliar dari Abdul Hadi Djamal kepada politisi Demokrat itu di Aston Residence, Jakarta, pada 27 Februari 2009.

Uang itu bagian dari suap dalam proyek dana stimulus untuk infrastruktur perhubungan di kawasan timur Indonesia. Namun Jhonny berkali-kali membantah tuduhan terlibat. Dia bahkan mengaku tak mengenal atau memiliki ajudan bernama Risco.