Biar Semua Tahu, Jokowi Jelaskan Arti Lockdown
jpnn.com, PULAU GALANG - Presiden Jokowi mengungkap alasan pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia.
Jokowi juga menegaskan bahwa daerah tidak boleh membuat keputusan besar terkait penanganan corona, tanpa berkoordinasi dengan pusat.
"Wajar daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing. Namun sekali lagi, tidak dalam keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown," ujar presiden dalam konferensi pers via video dari Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4).
Presiden lalu menjelaskan apa sebetulnya makna lockdown yang belakangan mengemuka dan menjadi perbincangan publik.
"Lockdown itu apa sih? Harus sama. Lockdown itu orang tidak boleh keluar rumah, transportasi semua berhenti, yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat berhenti semua, kegiatan kantor berhenti semua," tutur Jokowi.
Pemerintah tidak mengambil jalan lockdown agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap ada. Namun, kata Presiden, masyarakat harus tetap menjaga jarak.
"Jaga jarak aman yang penting. Social distancing, physical distancing, itu yang paling penting. Kalau disiplin melakukan itu dan cuci tangan setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung, mulut atau mata, kita 'kunci' tangan kita, penularannya betul-betul bisa dicegah," jelas dia.
Presiden menekankan 202 negara yang terpapar kasus COVID-19, telah membuat beragam kebijakan masing-masing.
Presiden Jokowi mengingatkan rakyatnya untuk rajin mencuci tangan dan menjaga jarak aman.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila