Biarkan Rakyat Merdeka Tentukan Pilihan di Pilkada Serentak

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kekuasaan dalam politik bukanlah segala-galanya dan bukan hal yang harus didapatkan dengan segala cara.
Kekuasaan itu hanyalah alat, guna menciptakan seluruh kebijakan dan program agar tercapailah cita-cita masyarakat adil dan makmur. "Rakyat merdeka di dalam memilih pemimpinnya," kata Hasto, Rabu (27/6).
Pernyataan tersebut disampaikan melihat pilkada serentak kini sering menampilkan ambisi kekuasaan yang luar biasa. Sehingga berbagai cara dilakukan, bahkan sampai ada yang berpikiran sempit memanipulasi daftar pemilih tetap, menggunakan alat penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, politik uang, hingga menghilangkan hak pilih warga. "PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap praktik politik menghalalkan cara tersebut," katanya.
Dia menuturkan, ambisi orang per orang dan kelompok menjadi begitu dominan, dan merusak keadaban politik. Sampai ada tokoh nasional berbicara tentang identitas pemimpin hanya soal air minumnya dari mana, dan makan daging dari mana, sukunya apa.
Padahal yang namanya Nasi Padang pun telah diterima menjadi identitas makanan nasional yang lezat. Orang Sumatera Utara, Papua, Jawa, Bugis dan lain-lain bisa diterima secara luas di seluruh penjuru nusantara dan hidup rukun sebagai bangsa.
"Namun mengapa ada yang berpikiran begitu sempit dan mengaburkan kenyataan bahwa Indonesia lahir untuk semua, untuk semua suku, semua warga bangsa tanpa membedakan suku, agama, status sosial, jenis kelamin dan pembeda lainnya. Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya," paparnya.
Hasto menegaskan bahwa menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi. Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya lima tahun. "Kalah bisa diperbaiki dan menang jangan korupsi," tegasnya. (boy/jpnn)
PDI Perjuangan prihatin dengan masih adanya praktik politik menghalalkan segala cara di pilkada serentak.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik
- Polda Sumsel Mempertebal Pengamanan PSU Pilkada Empat Lawang
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- MK Batalkan Ade Sugianto Jadi Bupati Tasikmalaya Terpilih, PPP Jabar: Alhamdulillah