Biaya Besar, Simkari Kejaksaan Dianggap Tak Optimal

JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), meminta Komisi III DPR RI untuk  mengawasi dan mendorong percepatan proses penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesi (Simkari). Sebab, sistem berbasis online untuk publik itu justru berjalan sangat lambat.

Koordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa  sistem ini sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun realisasinya justru tersendat-sendat. "Ini bisa sangat menghambat reformasi birokrasi di Kejaksaan," kata Uchok kepada JPNN, Minggu (13/11).

Apalagi, lanjut Uchok, anggaran untuk reformasi birokrasi yang disediakan negara untuk Kejaksaan sangat besar. Dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2011, Kejaksaan Agung mendapat  alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat keras Simkari dan penunjang operasionalnya.

Dibeberkannya, alokasi anggaran pengadaan perangkat keras Simkari pada tahun 2011 sebesar Rp 8,4 milyar. Sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milyar. Selanjutnya pada anggaran tahun 2013, pengadaan perangkat keras Simkari dipatok Rp 5,3 milyar.