Biaya Besar, Simkari Kejaksaan Dianggap Tak Optimal
Senin, 14 November 2011 – 02:02 WIB
"Sedangkan penunjang operasional Simkari pada anggaran tahun 2011 Rp 28 milyar, anggaran tahun 2012 sebesar Rp 42 milyar, dan pada anggaran tahun 2013 dialokasi anggaran penunjang operasional Simkari sebesar Rp 44,9 milyar," bebernya.
Untuk penerapan Simkari ini, terdapat 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang ditetapkan sebagai lokasi pilot project itu. Yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
Simkari dibuat karena Kejagung mengharapkan data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia, proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, mempermudah proses monitoring status perkembangan perkara serta pengawasan atas penanganan perkara.
Simkari juga diharapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Selain itu, Simkari dimaksudkan agar perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan para pimpinan dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. Jika diinginkan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan perkara dengan lebih mudah. (kyd/jpnn)
JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), meminta Komisi III DPR RI untuk mengawasi dan mendorong percepatan proses penerapan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kanim Bekasi Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu
- Acungi Jempol Mabes Polri, Edi Minta 18 Oknum Polisi Diduga Peras WN Malaysia Dipecat
- Bonnie: Sensor Karya di Lukisan Yos Suprapto Bisa jadi Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo
- Warga Kepri yang Mudik Nataru Diminta Titipkan Rumah ke Polisi
- Gubernur Lemhannas: Peningkatan Kualitas SDM Kunci Indonesia Emas
- Pastikan Kelancaran Distribusi Energi, Tim Pertamina Patra Niaga Bekerja 24 Jam