Biaya Konstruksi Gedung DPR Sudah Final
Selasa, 07 September 2010 – 16:42 WIB
JAKARTA - Ketua Tim Teknis pembangunan gedung baru Anggota DPR, Mardian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi keseluruhan permintaan Ketua DPR yang menugaskan tim teknis mengkaji ulang keseluruhan aspek pembangunan gedung. "Aspek konstruksi senilai Rp1,1 triliun sudah tidak mungkin lagi untuk ditinjau ulang karena sudah final," kata Mardian, di kantor Biro Pemeliharaan Gedung dan Instalasi DPR, Senayan Jakarta, Selasa (7/9). Gedung Nusantara I ini, lanjutnya, berfungsi sangat tidak efisien terutama dalam hal penggunaan energi listrik. "Andai pada hari Minggu seorang anggota dewan harus bekerja di Nusantara I maka semua listrik gedung terpaksa menyala. Pemborosan tersebut dipastikan tidak akan terjadi di Menara Nusantara karena listriknya diatur bagaikan di hotel-hotel mewah," tambahnya.
Peluang untuk dikaji ulang, lanjutnya hanya ada pada sektor asesoris. Meski begitu, tim teknis pada prinsipnya lebih cenderung pada rencana semula, baik dari sisi waktu maupun anggaran dan material yang akan digunakan. Termasuk soal pemberian nama gedung yakni Menara Nusantara.
Dijelaskan Mardian, pembangunan gedung baru DPR dengan biaya Rp1,6 triliun hanya bagian dari program menata ulang komplek MPR, DPR dan DPD. "Kalau Menara Nusantara itu sudah berfungsi nantinya, maka gedung Nusantara I pun menyusul untuk segera direnovasi dan dilengkapi dengan berbagai kemajuan teknologi gedung yang aman, nyaman, indah dan efisien serta efektif," ujarnya Mardian.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Tim Teknis pembangunan gedung baru Anggota DPR, Mardian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi keseluruhan permintaan Ketua
BERITA TERKAIT
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Hakim Pertanyakan Alfedri-Husni ke MK Padahal Petahana
- MKD Akan Panggil Uya Kuya Terkait Konten Kebakaran di Los Angeles
- IMLA Meragukan Komitmen Netanyahu soal Gencatan Senjata di Gaza
- Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Memecah Dominasi Jokowi
- KPUD dan Bawaslu Siak Patahkan Tudingan Alfedri-Husni di Sidang MK