Biaya Membangun Ibu Kota Baru Membengkak, DPR Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membangun ibu kota negara yang baru sekitar Rp 500 triliun. Namun hanya 20 persen atau Rp 93 triliun yang bersumber dari APBN.

Terkait pembiayaan ini, pemerintah menyiapkan skema anggaran yang bersumber dari tiga sisi yakni APBN (Rp 93 triliun), sisanya dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan partisipasi BUMN bersama swasta.

"Saat ini hitungan terakhir hampir Rp 500 T (kebutuhan dana)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegorousai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (6/8) lalu. Kebutuhan ini meningkat dari perkiraan awal Rp 466 triliun.

Khusus APBN, pemerintah mengupayakan kerja sama pengelolaan aset gedung-gedung yang akan ditinggalkan di Jakarta, maupun aset di kota baru dengan potensi penerimaan Rp 100 triliun-Rp 150 triliun. Sehingga pembiayaan tersebut tidak mengganggu program prioritas pembangunan lain yang sudah ada di APBN.

"Tadi Rp 93 triliun dari APBN, tetapi sekali lagi, itu sesuatu yang harus dilakukan negara," tukas mantan Menteri Keuangan RI tersebut.

BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp 466 Triliun, Mau Tambah Utang Lagi?

Menurut Bambang, anggaran itu dibutuhkan untuk membangun istana kepresidenan, pangkalan militer dan fasilitas lain yang hanya bisa dibangun dengan uang negara. Diketahui, lokasi calon ibu kota baru itu adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

"Yang saya ingin tekankan uang yang dipakai dari APBN itu sudah ada sumbernya, sumbernya dari kerja sama pengelolaan aset yang tadi potensinya lebih Rp 100 triliun lebih atau Rp 150 triliun. Jadi untuk menegaskan agar tidak ribut bahwa APBN ini terganggu akibat bangun pemerintahan baru," tuturnya.