Biaya Membangun Ibu Kota Baru Membengkak, DPR Kaget
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kaget mendengar kabar membengkaknya kebutuhan dana untuk membangun ibu kota negara yang baru tersebut. Termasuk soal rencana skema pembiayaan yang dirancang Bappenas.
"Digadai atau bagaimana aset kita? Berarti kan itu dikelola orang lain aset kita. Ya enggak bisa begitu juga, kami mesti telaah dulu," kata Heri dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (8/8).
Politikus Gerindra asal Jawa Barat itu tidak ingin skema tersebut nantinya memunculkan kesan aset negara digadaikan untuk membangun fasilitas di daerah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru.
"Jangan sampai nanti terkesan kita gunakan aset untuk kita gadai atau dikelola orang lain, duitnya untuk membangun di tempat lain. Mungkin sebagian duit itu dipakai untuk bayar utang, kan jadi repot nanti," tegas Heri.
Untuk itu, katanya, perencanaan pindah ibu kota yang disiapkan pemerintah mesti ditelaah terlebih dahulu secara mendalam dan dikonsultasikan dengan DPR secara transparan.
"Ya kami lihat dulu seperti apa skemanya, rapat dengan Bappenas kan belum dengan komisi XI. Kami akan lihat rencananya seperti apa, baru bicara lebih jauh," tandas Heri. (fat/jpnn)
Biaya yang diperlukan untuk membangun ibu kota negara yang baru sekitar Rp 500 triliun. Namun hanya 20 persen atau Rp 93 triliun yang bersumber dari APBN.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Eks Menkeu: Dukung Penguatan BPKH untuk Optimalkan Investasi Dana Haji
- Pratikno Ungkap Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Keppres Soal IKN
- Jokowi Klaim Air Melimpah dan Listrik Oke di IKN
- Bambang Brodjonegoro Ungkap Penyebab Rendahnya PISA Indonesia: Bukan Pendidikan
- Daerah Sekitar Wilayah IKN Diyakini Bakal Ikut Berkembang