JPNN.com 
Biaya Pemilihan di 2024 Membengkak, Perlu Evaluasi Sistem Pemilu
Senin, 16 Desember 2024 – 23:11 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. ANTARA/HO-DPR RI.
"Ini juga yang menjadi alasan PKB mendorong BPK melakukan audit menyeluruh dana pemilu agar tidak menimbulkan syakwasangka," ujarnya.
Dengan adanya temuan ini dia berharap pemerintah bisa lebih serius mengevaluasi sistem politik Indonesia demi menciptakan pemilu yang hemat.
"Bila anggaran pemilu dihemat maka pemenuhan kebutuhan anggaran semisal untuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dan tambahan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang mencapai Rp 81,6 triliun pada APBN 2025 akan lebih ringan," kata Indrajaya. (Antara/jpnn)
Biaya pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada 2024 sangat tinggi, untuk itu pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
BERITA TERKAIT
- Info Terbaru Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, Mundur
- MK Dituntut Mengedepankan 3 Hal Tangani 115 Gugatan Hasil Pilkada
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- MenPANRB Rini Bilang Honorer jadi PPPK Fokus Ketiga, Simak Penjelasannya
- UU Pemilu Perlu Direvisi, Begini Alasannya
- Bahas PP Manajemen ASN soal Honorer, Ketua Komisi II DPR Langsung Ngegas
.jpeg)
