JPNN.com 
Biaya Pemilihan di 2024 Membengkak, Perlu Evaluasi Sistem Pemilu
Senin, 16 Desember 2024 – 23:11 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. ANTARA/HO-DPR RI.
"Ini juga yang menjadi alasan PKB mendorong BPK melakukan audit menyeluruh dana pemilu agar tidak menimbulkan syakwasangka," ujarnya.
Dengan adanya temuan ini dia berharap pemerintah bisa lebih serius mengevaluasi sistem politik Indonesia demi menciptakan pemilu yang hemat.
"Bila anggaran pemilu dihemat maka pemenuhan kebutuhan anggaran semisal untuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dan tambahan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang mencapai Rp 81,6 triliun pada APBN 2025 akan lebih ringan," kata Indrajaya. (Antara/jpnn)
Biaya pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada 2024 sangat tinggi, untuk itu pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
BERITA TERKAIT
- Honorer Kecewa Berat, Ajukan 6 Tuntutan kepada MenPAN-RB dan DPR
- Usulan MenPANRB Rini Pengangkatan PPPK 2024 Oktober 2026, Tetapi
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Komisi II DPR RI, KemenPAN-RB, dan BKN Sepakati Batas Waktu Penyelesaian Tenaga Non-ASN
- Komisi II DPR Mengungkap Sumber Masalah Seleksi PPPK 2024, Bukan Hanya BKN
- Rapat Bareng Menteri Nusron, Deddy Kritik Akrobat Komunikasi Soal Pagar Laut
