Biaya Pemilu 2024 Sebesar Rp150 Triliun, Begini Reaksi Sultan DPD

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali sistem pemilu langsung Indonesia yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

“Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita,” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Minggu (19/9).

Menurut Sultan, biaya pemilu yang terlampau jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres.

Pemilu Langsung hanya jadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki.

"Secara ekonomi mungkin bagus karena akan ada banyak uang politik yang beredar di masyarakat, namun jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri,” terang mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Di sisi lain, bagi Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, angka ratusan triliun rupiah adalah terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pemilu yang sejatinya bisa disiasati secara lebih efisien dan efektif.

"Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian, namun jika kita sejenak membandingkan proses pemilu kita selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati untuk mengevaluasi sistem pemilu langsung yang ada,” kata Sultan.

Lebih lanjut Sultan mengingatkan Pemerintah perlu memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang makin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Jika pemilu harus dibiayai dengan utang, maka betapa naifnya bangsa ini.