Biaya Pemilu 2024 Sebesar Rp150 Triliun, Begini Reaksi Sultan DPD
"Dalam suasana bangsa yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemik covid-19, sebaiknya anggaran difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Pesta Demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat,” tegas Sultan.
Biaya Pemilu ke depannya pasti akan makin meningkat, ini jebakan demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis.
‘Oleh karena itu, kami menyarankan agar bangsa ini untuk melakukan restorasi demokrasi dengan memperbaharui sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yang adalah konstitusi negara. Kita membutuhkan amendemen secara lebih menyeluruh, tidak sekadarnya saja,” ujar Sultan.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentakmerupakan penyelenggaraan yang sangat mahal.
“Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang menurut saya sangat mahal, ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD ya itu tidak kurang sekitar Rp 150 triliun. Itu kita belum bicara keamanan dan seterusnya,” kata Doli dalam paparannya dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9/2021).(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bereaksi terkait biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp 150 triliun. Begini penjelasannya.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Senator Filep Merespons Problematika Dosen Soal Tunjangan Kinerja Hingga Beban Administrasi
- Indonesia Diterima Jadi Anggota BRICS, Sultan Apresiasi Kinerja Diplomatik Presiden Prabowo
- Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Awasi Program Makan Bergizi di Daerah, Komite III DPD RI Pastikan Tidak Ada Beban Biaya Bagi Penerima Manfaat