Biaya PEN Sangat Besar, Begini Saran Ketua Banggar DPR RI

Biaya PEN Sangat Besar, Begini Saran Ketua Banggar DPR RI
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah (kiri). Foto: Humas DPR RI

“Saya berharap, RAPBN Tahun 2021, akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan,” tuturnya.

Lebih jauh, Said berharap kebijakan fiskal 2020 juga untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2021, setelah adanya baseline baru yang akan menyusun perekonomian nasional tahun 2020.

Karenanya, selama pelaksanaan program PEN 2020 berlangsung, tidak boleh terjadi bank gagal, baik bank yang berstatus sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Non-Himbara.

“Saya minta, anggota KSSK lebih pro-aktif, menguatkan pengawasan untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal di Indonesia,” pungkasnya.(fri/jpnn)

Menurut Said, perlu ada langkah bersama antara Pemerintah dan BI dalam bentuk berbagi beban terkait program pemulihan ekonomi nasional.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News