Biaya Perjalanan Dinas dan Seminar Dipangkas

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, penghematan anggaran merupakan bagian dari upaya penyehatan fiskal. "Ini juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan perpajakan," ujarnya.

Penghematan pada anggaran perjalanan dinas sudah lama menjadi sorotan. Ini terkait dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan cukup banyak penyimpangan anggaran dalam pos perjalanan dinas.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, penyimpangan perjalanan  dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK. "Sebab, anggaran perjalanan dinas sulit dikontrol karena menyelinap dalam anggaran belanja barang," katanya.

Menurut Hasan, biaya perjalanan dinas memang tidak pernah muncul dalam satu mata anggaran tersendiri dalam pagu Kementerian/Lembaga. Bahkan, saat pembahasan APBN di DPR pun, besarnya anggaran perjalanan dinas tidak pernah dibahas secara spesifik. "Celah ini memunculkan potensi penyimpangan," jelasnya.