Biaya Perjalanan Dinas Harus Dipangkas

Karenanya Yuna juga tak menampik jika anggaran perjalanan dinas itu rawan penyimpangan, sebab berdasarkan hasil audit BPK semester I 2010, belanja perjalanan adalah belanja yang paling banyak mengalami penyimpangan. Setidaknya, sebut Yuna, pada 35 Kementerian/Lembaga ditemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas senilai Rp 73,5 miliar.

"Modus yang digunakan perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas masih banyak terjadi di birokrasi. Diyakini, temuan ini masih jauh lebih besar lagi, mengingat audit BPK masih dilakukan sebatas uji petik," bebernya.

Seharusnya, kata Yuna, SBy sudah mengeluarkan Inpres Penghematan Anggaran saat RAPBN masih disusun.  Dengan demikian, anggaran jalan-jalan itu bisa direlokasi pada program yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. (ara/jpnn)