Biaya Pilkada Banjarbaru Membengkak

Terkait penyebab membengkaknya anggaran Pilkada Banjarbaru yang dilaksanakan bulan Juni 2010 nanti, ia mengatakan, itu diakibatkan standarisasi honorarium petugas penyelenggara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kebijakan standarisasi honorarium petugas itu, lanjutnya, sudah disepakati antara KPUD Provinsi dengan KPUD kabupaten/kota se-Kalsel, sehingga tidak ada perbedaan honor petugas antara satu daerah dengan daerah lain.

“Standarisasi honorarium petugas itulah yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Pasalnya, pembiayaan paling banyak untuk Pemilu adalah honor petugas penyelenggara dan diperkirakan menyedot 60 persen dari total anggaran,” bebernya.

Selain dialokasikan untuk honorarium petugas, dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru tahun 2010 itu, juga diperuntukkan bagi penyediaan logistik. Khusus penyediaan logistik Pilkada nantinya, ia berharap Pemkot Banjarbaru mengambil kebijakan mencairkan anggaran lebih dulu. Ini mengingat logistik seperti surat suara, formulir dan pencetakan undangan harus disiapkan paling lambat akhir Desember ini.

“Dana untuk menyiapkan logistik Pilkada pada bulan Desember sebesar Rp 221 juta, sedangkan pencairan dana APBD baru bisa diperkirakan bulan Maret atau April. Paling tidak Pemkot harus mengupayakan kesiapan dana yang kemungkinan bisa dilakukan melalui dana talangan,” sarannya.