Biaya Pilkada Tinggi, Kapolri Geleng-Geleng Kepala

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meyakini sistem demokrasi yang dipakai di Indonesia membuat pelakunya menjadi “wajib” melakukan korupsi.

Karena itu, tak heran jika banyak kepala daerah yang tersandung korupsi.

Dia menuturkan, biaya yang dihabiskan calon bupati di suatu daerah mencapai puluhan miliar rupiah.

“Pilkada memerlukan biaya demokrasi yang tinggi, untuk jadi bupati paling tidak Rp 30 sampai 40 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar ke atas,” kata dia di Rupatama Mabes Polri, Jumat (29/12).

Kemudian para calon itu setidaknya memerlukan waktu dua tahun untuk sosialisasi dan membangun jaringan.

“Semuanya pakai uang, belum lagi mahar politik,“ sambung dia.

Tito menambahkan, gaji seorang bupati disertai tunjangan per bulannya hanya ratusan juta.

“Gaji bupati paling top dengan segala tunjangan Rp 300 juta kali 12 bulan, hanya Rp 3,6 miliar,” papar dia.