Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Politikus PDIP: Akibat Rini Soemarno Bertindak Gegabah
jpnn.com, JAKARTA - Membengkaknya biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan termasuk kalangan DPR RI.
Padahal sejak awal proyek yang ditargetkan selesai tahun 2019 tersebut diestimasi hanya menelan biaya sebesar US$ 5,5 miliar.
Namun, dalam praktiknya proyek tersebut terus mengalami pembengkakan dari US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi menjadi US$ 6,07 miliar.
Terbaru, proyek tersebut diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut sebenarnya didesain untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.
Oleh karean itu, menurut Darmadi Durianto, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan hingga trasnportasi massal yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu semata-mata untuk membangkitkan dan menggairahkan perekonomian bangsa dan negara.
“Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antardaerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur,” ucap Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).
Hanya saja, lanjut Darmadi, kasus membengkaknya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antardaerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Politikus PDIP menilai Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno gagal mengartikulasikan visi Presiden sehingga biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online