Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Politikus PDIP: Akibat Rini Soemarno Bertindak Gegabah
![Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Politikus PDIP: Akibat Rini Soemarno Bertindak Gegabah](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/04/27/anggota-komisi-vi-dpr-ri-dari-fraksi-pdi-perjuangan-darmadi-tjbi.jpg)
“Saya kira menteri BUMN saat itu gagal mengartikulasikan visi presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah,” ujar Darmadi.
Sejak awal, kata Darmadi, PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah.
“Gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal,” tegas Darmadi Durianto.
Darmadi kembali mengungkapkan berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.
"Menhub (Menteri Perhubunan) saja waktu itu Pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Namun, karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar itu, mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut,” ungkap Darmadi.
Menurut Darmadi, pemerintah mesti melakukan investigasi di balik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
“Mereka yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab. Jangan sampai niat baik Pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah,” tegasnya.
Darmadi juga mengungkapkan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
Politikus PDIP menilai Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno gagal mengartikulasikan visi Presiden sehingga biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak.
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas