Biaya Pungutan Sekolah Melambung, Pemprov Jabar Diminta Buat Standar yang Jelas

jpnn.com, BEKASI - Sejumlah orang tua siswa di SMA Negeri Kota Bekasi menjerit dengan pungutan di sekolah tempat anak mereka belajar.

Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi gila-gilaan.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi Sardi mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya menentukan pembiayaan secara detail dan jelas terkait dengan pembiayaan untuk SMA.

Supaya antara satu sekolah dan SMA yang lainnya memiliki standar yang jelas.

Pria yang sempat menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi ini menjelaskan, sebelum kewenangan untuk SMA dan SMK dilihkan ke Provinsi, Pemkot Bekasi memberikan bantuan kepada siswa sebesar Rp 150 ribu per orang.

“Makanya setelah diambil alih tidak dianggarkan lagi oleh Pemkot Bekasi. Makanya sekarang ini perlu ada kebijakan secara detail dan jelas terkait dengan pelayanan pendidikan khususnya di Kota Bekasi. Jangan sampai yang dikorbankan masyarkat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Sardi menilai, Pemrov Jabar perlu mendesain berapa besar anggaran untuk mengelola pendidikan menengah atas.

Kemudian, kata dia, jika tidak ada standar pembiayaan sekolah maka bagaimana dengan siswa jalur afirmasi dalam PPDB daring yang digelar Pemprov Jabar beberapa waktu lalu.